Databoks : Inilah Survey Sistem Khilafah

Data Ekonomi Indonesia sebelumnya sempat dikejutkan oleh adanya pemberitaan terkait defisit neraca dagang nasional yang pertama kalinya dalam sejarah sangat besar. Defisit ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sangat terpaut jauh sekali. Penyebab utama banyaknya defisit menyebutkan bahwa Data Bisnis Indonesia banyak sekali melakukan impor komoditas dan juga non komoditas. Selain itu, impor migas dan non migas juga turut mewarnai defisit neraca dagang nasional pada tahun 2018 tersebut. Dari sektor perekonomian nasional Indonesia mesti ada perbaikan yang optimal.

Databoks

Di sisi lain, kondisi politik nasional tengah menghadapi kontes politik akbar untuk memili presiden dan wakil presiden 3 bulan mendatang di tahun 2019. Di sisi lain, ideologi Khilafah sempat muncul dan eksis mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang akhirnya resmi dibubarkan oleh pemerintah. Lalu, apakah ideologi ini benar - benar telah hilang dari benak para kaum muda Indonesia, atau cenderung akan tetap ada dan menjadi gerakan baru yang dapat mengancam pancasila. Dilansir dari Databoks, survey yang dilakukan oleh IDN Research Institute menyebutkan bahwa 1 dari 5 millenial setuju terhadap sistem pemerintahan khilafah. Di dalam laporan IDN Research Institute dengan judul Indonesia Milenial dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2018 yang melibatkan sebanyak 1.400 responden yang tersebar di 12 Kota Besar Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan pemilihan sampel secara acak atau metode multistage random sampling dan menggunakan metode survey interview face to face interview dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,62%.

Dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa sebanyak 19,5% kaum millenial menyatakan setuju untuk mendukung Indonesia menjadi sistem khilafah atau menyatakan setuju Indonesia lebih ideal menjadi negara kihilafah. Sementara itu sebanyak 81,5% responden dengan rentang usia dari 20 sampai dengan 35 tahun tetap mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Dilansir juga dari https://databoks.katadata.co.id/, meskipun secara umum generasi millenial tidak berpaham khilafah, akan tetapi adanya potensi sebesar 19,5% harus dapat diperhatikan secara mendalam oleh pemerintah. Potensi khilafah tersebut kebanyakan berasal dari millenial wanita dan millenial senior.

Berita Terkini : Mengapa Basis Pendukung Jokowi-Ma'ruf Pecah

Berita Terkini terkait berita politik adalah tentang pecahnya suara dukungan dari basis partai pengusung calon presiden dan wakil Presiden 2019. Dukungan dari amsing - masing basis partai pendukung ini paling banyak terjadi di Sumatera, Jawa Barat, dan banten. Partai politik pendukung Koalisi Indonesia Kerja dinilai masih belum cukup solid untuk mendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin di wilaya pulau sumatera secara umum, Jawa Barat, dan Banten. Politik memang sangat berpengaruh terhadap update dan informasi terkait Berita Ekonomi baik secara domestik maupun Internasional.

Berita Terkini

Dibasis wilayah Koalisi Indonesia kerja tersebut masih terdapat pendukung partai KIK yang juga mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hal ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indikator Politik pada tanggal 16 sampai dengan 26 Desember 2018 yang melibatkan sebanyak 1.220 responden yang juga dilakukan melalui multistage random sampling atau pemilihan responden secara acak. Survey yang dilakukan indikator politik tersebut memiliki margin of error atau tingkat kesalahan sebanyak kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan kontrol kualitas juga dilakukan terhadap 20% sampel.

Merujuk pada Media Online Katadata yang merupakan salah satu situs Berita Bisnis terbaik menyebutkan, Survey Indikator Politik juga menghasilkan temuan bahwa split ticket voting atau terbelahnya pendukung partai pada Koalisi Indonesia Kerja di Pulau sumatera secara umum adalah mencapai 29,2%, di Provinsi Jawa Barat sebesar 32%, dan di Provinsi Banten sebesar 40,6%. Terbelahnya pendukung Joko Widodo paling banyak terjadi di wilayah sebelah barat pulau jawa yang notabe basis pendukung Prabowo Subianto dan juga paling banyak terpecah di pulau sumatera secara umum. Sementara itu, di wilayah Jawa bagian tengah, timur , dan wilayah Yogyakarta, keterbelahan basis pendukung koalisi Indoneisa kerja relatif sangat kecil. Justru keterbelahan pendukung terbelah paling banyak terjadi pada pendukung partai oposisi atau Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Investing In Women : Perempuan Jadi Konsumen Iklan

Investing In Women Katadata membahas tentang peran perempuan terhadap industri periklana baik domestik mauun industri periklanan global. Dalam pembahasan Investing Women Katadata tersebut diungkapkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup vital bagi industri periklanan di tanah air. Baik sebagai objek periklanan, Praktisi periklanan, dan konsumen dari iklan itu sendiri. Perempuan memang memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya terutama kaum laki -laki. Perempuan berkulit bersih, putih, tinggi, rambut panjang merupakan sosok perempuan yang masih sering terlihat menghiasi layar televisi tanah air.

Investing In Women

Dra. Sarah Santi, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul mengungkapkan bahwa bukanlah hal yang baru jika perempuan dan juga tubuhnya kerap kali ditampilkan dalam sebuah iklan. Perempuan, selain menjadi objek dalam membawa pesan iklan, juga memiliki peran lain dalam industri periklanan seperti menjadi praktisi iklan dan menjadi target konsumen dari iklan itu sendiri. Woro Astuti, praktisi periklanan juga mengungkapkan bahwa industri periklanan telah menempatkan perempuan agar setara dengan laki - laki. Woro juga menyebutkan bahwa industri iklan kini telah maju dan tidak terkesan sekonservatif industri yang lain. Pada level top management saja, industri periklanan sudah banyak ditempati oleh kaum perempuan, katanya kepada Investing In Women. Miranti Abidin, seorang praktisi iklan juga menyebutkan bahwa feminisme dalam insutri iklan tidak lepas dari adanya konsekuensi gerakan perempuan yang telah berkembang di banyak negara dan juga sekaligus berhasil menempatkan perempuan pada posisi di level atas.

Sementara itu, dilansir dari https://katadata.co.id/investinginwomen meskipun kaum perempuan sudah ditempatkan setara dalam praktisi iklan, namun kaum perempuan tidak diperlakukan setara ketika sudah berbicara terkait sebagai pemabwa pesan atau objek dalam iklan. Stereotip khas patriarki semakin menguat ketika kaum perempuan yang menjadi model, bintang iklan, dan endorsement kerap kali memunculkan bias gender. Lebih dari itu, hal yang bersifat privasi pun dijadikan bahan komoditas. Hal ini dibuktikan karena Produk yang tidak ada hubungannya dengan tubuh sekalipun tetap emnampilkan perempuan dari sisi sensualitasnya.

Dibalik BPJS Kesehatan Stop Kerjasama Rumah Sakit

Kisruh pencabutan layanan BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit maupun faskes mengundang berbagai tanda tanya dikalangan masyarakat dan bahkan menjadi isu liar adanya defisit anggara keuangan BPJS sehingga memutuskan kerjasama dengan rumah sakit maupun faskes. Untuk itu, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) akhirnya memberikan penjelasan terkait isu liar yang berkembang di masyarakat.

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memastikan bahwa pengehentian kerjasama dengan sejumlah rumah sakit bukan terkait adanya defisit anggaran keuangan BPJS Kesehatan. M Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pemutusan kontrak ini adalah dikarenakan rumah sakit tersebut belum memiliki sertifikat akreditasi. Di sisi lain, sertifikat akreditasi tersebut merupakan hal yang wajib dipenuhi rumah sakit untuk dapat menjalani program JKS-KIS Jaminan Kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat.

M Iqbal juga menuturkan jika ada layanan kesehatan yang belum dibayarkan oleh BPJS kesehatan, maka pihak rumah sakit bisa menggunakan skema supply chain financing Bank rekanan BPJS KEsehatan. Skema ini merupakan cara yang tepat karena bank akan ambil alih tagihan BPJS Kesehatan agar pihak rumah sakit dapat dengan cepat menerima pembayaran.

Darimana Dana Kampanye Capres

Dana Kampanye Capres Cawapres untuk pemilihan umum tahun 2019 sangat minim dana yang bersumber dari partai politik pendukung calon presiden dan wakil presiden baik nomor urut 01 maupun nomor urut 02. Untuk dana kampanye capres cawapres saja, nomor urut 01 mendapatkan dana sebesar 55,9 miliar rupiah, sementara Prabowo - Sandiaga unggul tipis dengan dana kampanye sebesar 56 miliar rupiah.

Dana Kampanye Capres

Kebanyakan dana kampanye tersebut berasal dari sumbangan manyarakat kelompok serta dana pribadi. Sementara dana kampanye dari partai pendukung rupanya tidak dapat diharapkan. Begitupun juga dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dari sebanyak 5 partai pengusung, hanya Gerindra yang menyumbangkan dana kampanye untuk kepentingan kampanye capres cawapres.

Partai pengusungnya yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya belum bisa turut andil dalam memberikan dukungannya berupa sumbangan dana kampanye capres cawapres mendatang. Hal ini direspon oleh Prabowo imbas dari minimnya kontribusi partai pendukung dengan mengatakan bahwa jika tidak turut menyumbang maka ini sudah kelewatan karena tukang ijek saja memberikan oenghasilannya kepada dana kampanye capres cawapres nomor urut 02.

Seperti Apa Debat Pilpres 2019

Debat Pilpres 2019 akan sedikit menarik kali ini. Berbeda dengan debat pilpres periode sebelumnya, kali ini KPK akan terlibat dalam merumuskan materi debat capres cawapres 2019. KPK (komisi pemberantasan Korupsi) akan melibatkan diri dalam pembahasan materi debat pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 terkait materi isu pemberantasan korupsi.

Debat Pilpres 2019

KPK juga akan menyampaikan sejumlah poin - poin krusial yang perlu untuk dibahas dan juga dimintakan pendapatnya kepada sejumlah pasangan capres dan cawapres pada saat debat. Febri Diansyah, Juru bicara komisi pemberantasan korupsi menjelaskan bahwa KPK telah memutuskan untuk terlibat secara substansi di dalam rapat dan pembahasan materi debat yang nantinya juga akan dihadiri oleh para pakar, panelis, dan atau ahli yang diundang oleh Komisi pemilihan umum Republik Indonesia.

Salah satu poin yang ingin KPK bahas adalah terkait penguatan suatu landasan hukum pemberantasan korupsi melalui perubahan undang 0 undang no 31 tahun 1999 terkait Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001.

Fasilitas Kesehatan BPJS 2019

Berapa sih jumlah Fasilitas Kesehatan BPJS muali tahun 2019 ini ? Apalagi ditambah adanya aturan baru yakni per tanggal 1 Januari 2019 setiap fasilitas kesehatan yang ingin menjadi mitra BPJS kesehatan wajib memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan dalam surat menteri keshatan Nomoe HK.03.01/Menkes/768/2018.

Fasilitas Kesehatan BPJS

Dengan ini maka per tanggal 1 Januari 2019, Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan maka fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan sebanyak 27.989 unit. Puluhan ribu unit fasilitas kesehatan tersebut terdiri atas 23.827 unit faskes tingkat pertama dan sebanyak 4.165 unit faskes tingkat lanjutan. Kebanyakan fasilitas kesehatan tingkat pertama didominasi oleh Puskesmas yakni mencapai 9.931 unit kemudian diikuti oleh Klinik Pratama yang mencapai 6.535 unit.

Sedangkan faskes dokter gigi perorangan mencapai 5.338 unit, dokter gigi mencapai 1.997 unit, dan rumah sakit kelas D pratama. Sedangkan untuk pasilitas kesehatan tingkat lanjutan didominasi oleh Rumah Sakit yang mencapai 2.237 unit. Kemudian Optik sebanyak 1.062 unit, Klinik Utama sebanyak 237 Unit, dan APotik PRB dan Kronis Sebanyak 626 unit.

Update Harga BBM Nonsubsidi

Harga BBM Nonsubsidi akhirnya diturunkan. Tentunya hal ini menjadi angin segar diawal tahun 2019 ini. Rata - rata penurunan harga Bahan bakar minyak non subsidi ersebut turun dari 100 rupiah hingga 250 rupiah. Semenjak tanggal 5 Januari 2019 yang lalu, PT Pertamina (Persero) tengah melakukan penyesuaian (penurunan) harga BBM non subsidi yakni antara 100 hingga 250 rupiah per liternya.

Harga BBM Nonsubsidi

Penurunan harga bahan bakar minyak ini menyusul turunnya harga minyak mentah di dunia berjenis brent yang turun hingga di bawah 60 dolar amerika serikat per barel dan juga SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang lainnya telah menurunkan harga bahan bakar minyaknya. Penurunan harga BBM nonsubsidi ini yakni Pertalite dengan RON 90 turun harganya sebesar 150 rupiah per liter sehingga harganya menjadi 7.650 rupiah per liter.

Untuk harga pertamax dengan RON 92 turun sebesar 200 rupiah per liter sehingga harganya menajdi 10.200 rupiah per liter, Sementara itu Pertamax Turno dengan RON 95 turun sebesar 250 rupiah per liter sehingga harganya menjadi 12.000 rupiah per liter. Dexlite, dan PErtamina Dex juga ikut turun harganya.

Ladang Migas Raksasa Indonesia

Penemuan sejumlah Ladang Migas Raksasa di Indonesia snagat mencengangkan publik. Cafangan minyak dan gas raksasa ini banyak terletak di Indonesia bagian timur. Namun sayangnya, besarnya potensi minyak dan gas bumi nasional ini tidak serta merta dapat menarik minat investor untuk mengelola blok minyak dan gas potensial tersebut.

Ladang Migas Raksasa

Ada beberapa sebab yang membuat investor berpikir dua kali unutk turut berinvestasi eksplorasi minyak dan gas bumi nasional. Salah satunya adalah biaya survey 3D yang mahal untuk membuktikan keberadangan cadangan minyak dan gas bumi tersebut, kemudian peringkat Indonesia di mata dunia sebagai 10 negara iklim investasi hulu migas terburuk dunia membuat investor cukup berat unutk berinvetasi.

Belum lagi ditambah kondisi sosial politik serta persaingan antar negara penghasil minyak dan gas bumi. Untuk itu perlu adanya kerjasama semua pihak agar dapat mendukung eksplorasi minyak dan gas bumi nasional, menciptakan iklim investasi hulu migas yang sehat, peringkasan aturan dan sikronisasi aturan di setiap tingkat dari kementerian, pemerintah pusat, dan daerah.

Pemulangan Diaspora Indonesia

Diaspora Indonesia yang telah bekerja di luar negeri, dilirik oleh salah satu unicorn nasional Bukalapak dengan berkampanye #BukaJalanPulang. Hal ini di latar belakangi karena kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni pada perkembangan bisnis digital di Indonesia. Untuk itu Unicorn Indonesia Bukalapak menggagas suatu kampanye yang bertajuk #BukaJalanPulang untuk WNI (warga negara Indonesia) yang tengah menempuh pendidikan maupun tengah bekerja pada bidang teknologi luar negeri.

Diaspora Indonesia

Gema Buana Putra, Vice President of Talent Bukalapak menjelaskan bahwa ada banyak sekali diaspora Indonesia yang telah direkrut oleh Bukalapak dan kembali ke Indonesia. Pihaknya percaya bahwa sampai saat ini potensi yang dimiliki oleh anak bangsa dapat bersaing dengan talenta orang asing.

Bukalapak telah mengunjungi setidaknya 9 kota di 3 negara seperti Amerika Serikat,Jepang dan juga Australia sepanjang tahun 2018. Kunjungan itu diiringi dengan mengadakan 29 kegiatan untuk mengajak para talenta diaspora Indonesia agar mau kemabli ke Indonesia dan bekerja di salah satu Unicorn kebanggaan Indonesia tersebut.

Berapa Ekspor Nonmigas Indonesia

Komoditas andalan Ekspor Nonmigas Indonesia masih didominasi oleh Batu bara. Merujuk pada data yang dirilis oleh Badan pusat statistik (BPS) menunjukan bahwa nilai ekspor fosil arang pada periode bulan januari sampai dengan bulan oktober 2018 telah mencapai 17,19 miliar dolar amerika serikat atau setara dengan nilai sebesar 241 triliun rupiah, atau tumbuh sebanyak 18,19% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya periode januari sampai dengan oktober 2017 (YoY).

Ekspor Nonmigas

Secara keseluruhan, nilai ekspor batu bara menyumbangkan nilai ekspor sebesar 12,57% dari total keseluruhan ekspor non migas Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, ekspor minyak sawir nasional dalam 10 bulan terakhir (Januari - Oktober) 2018 telah mencapai nilai sebesar 15,04 miliar dolar amerika serikat dengan total kontribusi sebesar 11% dari total keseluruhan ekspor no migas nasional atau berada di urutan kedua ekspor non migas nasional.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan periode Bulan Januari sampai dengan Oktober 2017, nilai tersebut turun sebanyak 10,61% yang diakibatkan turunnya harga minyak sawit di pasar global.

Naiknya Elektabilitas Jokowi

Elektabilitas Jokowi masih saja unggul jika dibandingkan dengan elektabilitas pasangan calon pesiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Meski keduanya mengalami kenaikan elektabilitas, tetap saja elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo -  Ma'ruf Amin unggul dan terpaut jauh sebanyak 20% dari pasangan Prabowo - Sandi.

Elektabilitas Jokowi

Hal ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indikaotr politik Indonesia pada bulan Desember 2018 yang menunjukan bahwa elektabilitas kedua pasangan naik. Survey ini dilakuka pada tanggal 16 sampai dengan 26 Desember 2018. Dari survey tersebut menunjukan bahwa elektabilitas Jokowi - Ma'ruf mencapai angka 54,9% Sementara pasangan Prabowo - Sandi hanya mendapatkan 34,8%. Artinya, jarak persentase Jokowi Unggul dari Prabowo adalah sebesar 20,1%.

Sementara itu, sebanyak 1,1% respinden menyatakan untuk tidak akan memilih kedua pasangan calon presiden dan sisanya yakni sebanyak 9,2% responden tidak menjawab atau tidak mengetahui memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mana. 

Jumlah Konten Negatif Twitter

Sejumlah Konten Negatif Twitter telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo pun mencatat bahwa setidaknya ada sebanyak 531.304 aduan yang terkait denagn konten negatif di sosial media popular Twitter. Aduan konten negatif di twitter ini merupakan 97% dari total aduan konten negatif secara keseluruhan di media sosial yang mencapai sebanyak 547.506 aduan pada tahun 2018 yang lalu.

Konten Negatif Twitter

Kominfo mendapatkan aduan tersebut berasal dari masyarakat yang melaporkan aduan tersebut melalui akun twitter @aduankonten, aduankonten.id, dan juga whatsapp di nomor 08119224545. Ferdinandus Setu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo menerangkan abhwa pihaknya menghimbau warganet untuk dapat melaporkan semua konten internet yang bermuatan negatif.

Sementara itu, untuk sosial media facebook dan instagram menempati urutan kedua dengan banyaknya aduan konten negatif sebanyak 11.470 aduan. Kemudian di posisi ketiga ada youtube dan google dengan aduan sebanyak 3.287 aduan. Sementara itu, untuk situs file sharing mendapatkan laporan sebanyak 532 kali aduan konten negatif.

Penelitian Tren Kuliner 2019

Tren Kuliner 2019 rasanya diprediksi akan didominasi oleh makanan yang sehat dan unik. Hal ini telah diprediksi oleh Go-Food yang menyatakan bahwa makanan sehat dan jajanan unik akan menjadi tren kuliner di tahun 2019 ini. Untuk diketahui, Go-Food telah mengantarkan lebih dari sebanyak 500 juta paket makanan pada tahun 2018 dan go-food mengklaim statusnya sebagai layanan pesan antar makanan yang terbesar di asia tenggara.

Tren Kuliner 2019

Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Commercial Expansion Gojek menyatakan bahwa bisnis makanan dan minuman akan tumbuh positif. Catherine juga menerangkan bahwa melalui hasil analisa dari big data, makanan yang mngusung tema kesehatan dan juga jajanan unik diprediksi akan menjadi tren makanan di tahun 2019 ini.

Hal ini menurut Catherine ditunjukan dengan meningkatnya kata kunci pencarian jenis makanan sehat seperti salad, burger shusi, green tea, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk kuliner makanan unik banyak juga bermunculan sejumlah kata kunci seperti cheese tea, sushinut (varian sushi dengan rasa unik), indonut (jajanan olahan mie berbentuk donat), dan lain sebagainya.

Naiknya Cadangan Devisa Indonesia

Cadangan Devisa Nasional dikabarkan meningkat pada 3 bulan terakhir di tahun 2018. Hal ini diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa cadangan devisa sebesar 120,7 miliar dolar amerika seriakt pada akhir bulan desember 2018 atau naik sebanyak 3,5 miliar dolar amerika serikat dari posisi bulan November 2018. Ada sebanyak 2 faktor yang menjadi sebab utama naiknya devisa negara.

Cadangan Devisa

Yakni yang pertama adalah adanya devisa minyak dan gas bumi, serta uang atau pinjaman luar negeri oleh Pemerintah. Bank Indonesia menjelaskan bahwa peningkatan cadangan devisa nasional pada bulan Desember 2018 dipengaruhi oleh penerimaan devisa minyak dan gas bumi, penerbitan global bonds atau surat utang global, dan penarikan pinjaman luar negeri oleh Pemerintah.

Terkait hal surat utang global atau global bonds, pemerintah tercatat telah menerbitkan surat utang global yang berdenominasi dolar AS (amerika Serikat) yang sebesar 3 miliar dolar amerika serikat pada bulan Desember 2018 yang lalu. Tujuan penerbitan global bonds ini untuk pembiayaan lebih awal atau prefunding pada belanja tahun 2019.

Tambahan Impor Jagung Nasional

Kebijakan Impor Jagung di awal tahun 2019 akhirnya dipublikasikan. Pemerintah berniat untuk mengendalikan harga jagung yang mulai merangkak naik harganya di level peternak. Kenaikan harga jagung ini dilatar belakangi oleh menignkatnya permintaan jagung. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dapat memicu inflasi pada komoditas nasional lainnya seperti daging ayam, dan lain sebagainya.

Impor Jagung

Untuk itu pemerintah kembali membuka keran impor jagung sejumlah 30 ribu ton untuk memenuhi porsi impor jagung nasional. Hanya saja, kemungkinan impor jagung ini dilakukan pada bulan Februari mendatang karena jika diprediksikan, Petani Jagung akan memasuki masa panen raya pada pekan ketiga di bulan Januari ini.

Presiden Joko Widodo berpesan untuk terus memperhatikan setiap kenaikan harga meskipun kecil nilainya karena Pemerintah berkomitmen untuk dapat menurunkan inflasi dan juga menurunkannya. Sri Widayati, Direktur Pakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan  Hewan Kementerian PErtanian mengungkapkan, hal ini semata dilakukan sebagai antisipasi karena harga jagung masih terbilang tinggi, dan kenaikan harga ini dipicu oleh meningkatknya permintaan.

Kasus Meikarta Anggota DPRD

Kasus Meikarta Anggota DPRD kembali mencuat terkait kronolgi kasus penyuapan tersebut. KPK Komisi pemberantasan korupsi menenemukan sejumlah indikasi adanya gratifikasi yang turut dirasakan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan juga keluarganya atas dugaan kasus suap terkait proses perijinan proyek meikarta beberapa waktu yang lalu.

Kasus Meikarta Anggota DPRD

Gratifikasi yang diberikan adalah berupa pembiayaan dalam berwisata ke luar negeri. Febri Diansyah, juru bicara KPK mengungkapkan bahwa pada saat ini pihaknya sedang menelusuri adanya dugaan gratifikasi yang menyeret sejumlah Anggota DPRD kabupaten Bekasi dan juga sejumlah keluarganya. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi pun tengah mencari tahu mengenai apakah hal tersebut ada hubungannya dengan pembahasan terkait revisi aturan tata ruang yang berada di Kabupaten bekasi.

Febri pun menerangkan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini. Hingga saat ini Febri masih belum memberitahukan siapa saja anggota DPRD Kab Bekasi yang terlibat dalam menerima gratifikasi ini karena jumlah dan sumbernya masih belum dapat terungkap.

Penangkapan Tersangka Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos

Tersangka Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos akhirnya ditangkap lagi.Brigjen Polisi Dedi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri mengatakan bahwa penyidik polri telah berhasil kembali menangkap tersangka kasus hoaks kasus surat suara di Bekasi Jawa Barat. Oknum tersebut ditangkap lantaran diduga terlibat dalam kasus hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos.

Tersangka Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos

Dedi juga membenarkan bahwa telah menangkap salah satu orang di Bekasi. Dan pada saat ini tengah dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum mengungkapkan inisial dari pelaku haoks 7 kontainer surat suara tertoblos untuk pemilu 2019 mendatang. Sementara itu, 3 tersangka awal yang lebih dahulu tertangkap telah dipublikasikan inisialnya yakni HY, LS, dan J. Mereka bertiga diciduk di lokasi yang berbeda yaiutu di Bogor, Balikpapan, dan Brebes.

ketiga oknum tersebut memilki peran sebagai penerima konten hoaks surat suara tercoblos kemudian menyebarkannya tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya. Penyebaran konten hoaks ini juga menyebar ke media Whatsapp dan juga facebook.

Apa Visi Misi Dan Debat Capres

Visi Misi Dan Debat Capres menjadi tajuk utama dalam beberapa hari terakhir terkait pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini. Satu minggu belakangan ini masyarakat pada umumnya dikejutkan dengan berita keputusan KPU yang membatalkan penyelenggaraan penyampaian visi dan juga misi calon presiden dan wakil presiden 2019.

Visi Misi Dan Debat Capres

Komisi pemilihan umum juga diketahui akan memberikan sejumlah kisi - kisi pertanyaan yang berkaitan dengan debat pemilihan presiden kepada masing masing calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019. Sayangnya, keputusan yang dibuat oleh komisi pemilihan umum memicu timbulnya polemik di masyarakat yang menimbulkan tanda tanya terkait netralitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan presiden tahun 2019 ini. Sebelumnya, KPU sudah merencanakan agenda penyelenggaraan penyampaian visi misi calon presiden yang akan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2019 yang lalu.

Agenda tersebut bertujuan agar publik dapat mengenal dan mengetahui paparan visi misi dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum memasuki agenda debat capres cawapres. Namun sayangnya Komisi Pemilihan Umum membatalkan agenda ini 5 hari sebelum pelaksanaan pemaparan visi misi capres cawapres. Pembatalan ini merupakan kesepakatan antara KPU dan juga masing - masing tim sukses capres cawapres.

Dimana Destinasi Wisata Digital

Destinasi Wisata Digital dengan konsep Bandara akan segera direalisasikan. PT Angkasa Pura II Persero atau yang biasa disebut AP II akan menjadikan sejumlah Bandara yang berjumlah 13 dalam naungan kelolaannya sebagai salah satu destinasi wisata digital tanah air. Konsep yang ingin diterapkan oleh Angkasa Pura II ini bertujuan untuk meningkatkan konsumen milenial.

Destinasi Wisata Digital

Muhammad Awaluddin, Direktur Utama AP II menyatakan bahwa penerapan konsep destinasi wisata digital ini diharapkan mampui memberikan kesan yang berbeda bagi setiap pengguna jasa transportasi udara terutama penikmat jasa maskapai penerbangan tanah air. Muhammad Awaluddin juga menerangkan bahwa semakin cepat bandara AP II terdigitalisasi maka pewisata pun akan memiliki kesan tersendiri ketika tiba di bandara tujuan. Untuk itu, mendigitalisasi Bandara merupakan tujuan untuk menggaet aset potensial dan segmen pasar generasi milenial.

Selain itu, akun sosial media juga akan dijadikan bahan utama dalam membidik kaum meilnial untuk dapat mempublikasikan keseruan para pelancong dalam berwisata digital di bandara. Muhammad Awaluddin juga berharap bahwa rencana ini dapat memberikan inspirasi yang positif untuk setiap traveler dalam menikmati pengalaman berwisata milenial.

Prediksi Golput Pilpres 2019

Potensi Golput Pilpres 2019 diperkirakan akan mencapai angka sebesar 20% dari total keseluruhan pemilih. Perhelatan akbar pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 akam=n segera digelar dalam beberapa bulan lagi, sejumlah strategi politik dijalankan oleh masing - masing kubu baik kubu petahana, maupun kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Golput Pilpres 2019

Sayangnya, perhelatan pilpres tahun 2019 masih saja diwarnai oleh kasi yang saling serang dan manuver gimik politik, serta belum jelasnya visi misi yang dikampanyekan oleh masing - masing calon. Lebih parahnya lagi semakin maraknya hoaks yang bertebaran. hal inilah yang menyebabkan perkiraan masyarakat yang Golput akan mencapai angka sebesar 20% dari total jumlah pemilih. Hal ini tercermindari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang menghasilkan sejumlah temuan yakni jumlah pemilih yang memutuskan untuk Golput sebanyak 1,1%.

Meskipun terbilang belum signifikan, akan tetapi angka ini meningkat sebanyak 0,2% jika dibandingkan hasil survei yang dilaksanakan Bulan Oktober 2018 silam yang hanya sebesar 0,9%. Burhanuddin Muhtasi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa potensi masyarakat golput paling sedikit akan mencapai 20%. Perkiraan angka ini didapatkan dari penghitungan jumlah orang yang memutuskan untuk golput ditambah dengan mereka yang masih belum menentukan pilihannya.