Seperti Apa Ukuran Korupsi

Ukuran Korupsi suatu negara hendaknya diukur dengan menggunakan indeks yng dirilis oleh TI atau Transparancy International. KPK atau komisi pemberantasan korupsi memandang bahwa tingkat korupsi yang terjadi disuatu negara wajib dilihat dari IPK atau indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International setiap tahunnya.

Ukuran Korupsi

KPK juga berpendapat bahwa suatu ukuran korupsi tidak dapat diukur dengan indikator manapun kecuali IPK, apalagi ukuran korupsi suatu negara disamakan dengan tingkat parahnya penyakit kanker. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 dalam acara The World in 2019 Gala Dinner yang diselenggarakan olejh the economist di salah satu hotel ternama singapura mengatakan bahwa ISu utama yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah maraknya kasus korupsi yang menurutnya sudah seperti penyakit kanker stadium empat.

Laode M Syarief, Wakil ketua komisi pemberantasan korupsi menyatakan bahwa ukuran korupsi itu jelas beda dengan ukuran penyakit kanker yang ada beberapa tingkatan yakni stadium satu, stadium dua, stadium tiga, dan stadium empat. Untuk diketahui, IPK Indonesia sebesar 3,7 yang artinya lebih abik jika dibandingkan dengan Thailand dan Filiphina yang artinya Indonesia sebagai negara terbaik ke 3 di ASEAn dalam penanganan korupsi.

Ancaman Siber Indonesia

Ancaman Siber memang menjadi momok yang menakutkan bagi keamanan internet di Indonesia tidak terkecuali keamanan server pemilu yang akan diadakan pada tahun 2019 mendatang. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan segala strategi dan langkah untuk menghadapi adanya serangan siber yang mungkin terjadi untuk memanipulasi hasil pungutan suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang.

Ancaman Siber

Selain itu, KPU Komisi pemilihan umum menilai bahwa ancaman serangan siber yang terjadi di Indonesia tidak akan dapat mempengaruhi Pemilu tahun 2019. Hal ini dikarenakan perhitungan suara dalam Kontes demokrasi ini tidak akan dilakukan secara elektronik, sehingga tidak ada celah bagi serangan siber untuk masuk kedalamnya. Merujuk pada perundang - undangan yakni UU Nomor 7 tahun 2017 yang terkait Pemilu menyatakan bahwa perhitungan suara dan penetapoan dalam pemilu harus dilakukan secara manual sehingga sama sekali tidak menggunakan media elektronik dalam menghitung suara.

Viryan Aziz, Komisioner Komisi Pemilihan Umum menerangkan bahwa pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang manual, bukan pemilu yang bersifat elektronik. 

Kabar Gas Jambaran Tiung Baru

Penjualan Gas Jambaran Tiung Baru diperkirakan meningkat sebesar 11%. Peningkatan penjualan gas alam ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Negara, hal ini disampaikan oleh PT Pertamina EP Blok Cepu terkiat proyek JTB atau Jambaran Tiung Biru.

Gas Jambaran Tiung Baru

Jamsaton Nababan, Direktur Utama Pertamina EP Cepu mnyebutkan bahwa pada awalnya proyek pembangunan JTB (Jambaran tiung biru) hanya digunakan untuk menghasilkan sales gas atau penjualan gas dengan angka sebesar 172 MMscfd. Akan tetapi setelah dilakukan adanya optimasi pada sektor enginering diharapkan mampu meningkatkan penjualan gas sebesar angka 192 MMscfd.

Pembangunan proyek Jambaran Tiung biru ini telah memasuki tahap pengkonstruksian. Sedangkan hingga akhir bulan Oktober 2018, proses pengerjaan fasilitas gas telah mencapai 8,31%. Pencapaian ini terbilang masih dibawah target yakni sebesar 9,14% hal ini dikarenakan adanya lisensi dua lisensor yang berasal dari luar negeri yakni shell. Di sisi lain, perihal pembebasan lahan telah selesai secara menyeluruh. Untuk diketahui, pada proyek JTB (jambaran tiung biru) ini memerlukanlahan seluas 165 Hektare.

Upaya Pengurangan Impor Solar

Kebijakan Impor Solar akhirnya bisa ditekan dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis B20 yakni mencampur bahan bakar nabati sebanyak 20% kedalam bahan bakar solar. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan impor merupakan dua sisi koin yang berseberangan. Disatu sisi, kebijakan impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, menjaga stok, dan menekan harga barang. Akan tetapi disisi lain, kebijakan impor juga menambah daftar panjang yang menyebabkan rupiah anjlog jika komoditi dalam negeri gagal terjual di pasar internasional.

Impor Solar

Solusinya, kebijakan swasembada pangan, minyak dan gas, dan penggunaan barang lokal dalam negeri, dan pemenuhan kebutuhan yang dipasok dari dalam negeri sangat membantu pemerintah dalam menekan angka impor dan meninggikan nilai jual rupiah. Seperti terlihat pada kebijakan B20 ini, mampu menekan impor bahan bakar solar yang cukup tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan pasokan dalam negeri.

Dengan adanya kebijakan B20, yang dimulai pada tanggal 1 September yang lalu mampu menurunkan angka impor bahan bakar solar sebanyak 4.000 kiloliter per harinya jika dibandingkan dengan pada periode sebelumnya sebelum kebijakan B20 dimulai yakni pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2018.

Apa Politik Genderuwo

Setelah menyebutkan politikus sontoloyo, akhirnya Presiden Joko Widodo kembali menyebutkan istilah Politik Genderuwo. Ucapan ini menyusul dengan serangan politik yang dilancarkan oleh kubu oposisi terhadap kubu petahana. Menurut Presiden Joko Widodo, pada saat ini ada banyak pihak yang membuat propaganda yang menakutkan dan juga mengkhawatirkan masyarakat umum.

Politik Genderuwo

Setelah masyarakat ketakutan, masyarakat akan terkena gejala ketidakpastian dan selanjutnya masyarakat akan ragu - ragu. Dan Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo sangat menyayangkan adanya karakter politikus yang berpolitik tanpa memakai etika. Presiden Joko Widodo menyebutkan cara berpolitik tersebut dengan sebutan politik Genderuwo, karena selalu menakut - nakuti.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menghimbau politikus untuk menggunakan etikanya dalam berpolitik yakni menggunakan kematangan dan juga kesantunan. Untuk diketahui, pesaingnya dalam kancah pemilihan presiden yakni Prabowo Subianto kerap melontarkan beragam kritikan kepada kubu petahana salah satunya adalah Prabowo pernah menyebutkan bahwa Indonesia terancam bubar pada tahun 2030. Dan akhir - akhir ini Prabowo juga menyebutkan bahwa pada saat ini sebanyak 99% Rakyat indonesia hidupnya terbilang pas - pasan.

Isi Pipa Cirebon-Semarang

Pengerjaan proyek Pipa Cirebon-Semarang akan dimulai dengan peletakan batu pertamanya atau groundbreaking pada bulan Desember 2018 mendatang. PT Rekayasa Industri atau Rekind telah menargetkan proes awal konstruksi itu dimulai apda bulan Desember 2018. Proyek pipa gas cirebon - Semarang telah mangkrak semenjak tahun 2006 silam.

Pipa Cirebon-Semarang

Yanuar Budi Norman, Vice President Rekayasa Industri menyebutkan bahwa pihaknya dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tengah mengurus perizinan - perizinan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Yanuar juga mengatakan bahwa pihaknya berharap pada kahir bulan Desember ini proyek pipa gas Cirebon - Semarang dapat dilaksanakan.

PT Rekayasa Industri / Rekind diketahui telah memenangkan tender proyek pipa gas ini semenjak tahun 2006 yang lalu. Namun pada perkembangannya progres proyek ini terblang jalan di tempat. Hingga akhirnya pada tahun 2015 BPH Migas menginstruksikanPT Rekayasa Industri untuk mengoperatori proyek pipa gas Cirebon-Semarang dengan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah setempat untuk mempermudah proses pengerjaan proyek pipa gas Cirebon-Semarang ini.

Instruksi Menteri Operasi Pasar Bulog

Menteri Perdagangan menginstruksikan untuk segera melakukan Operasi Pasar Bulog. Operasi pasar ini bertujuan untuk menjaga harga beras agar stabil dan tidak melambung tinggi. Melambungnya harga beras bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah meningkatnya permintaan beras, peningkatan permintaan ini didasari oleh tingginya kebutuhan masyarakat. Terutama mendekati hari - hari besar seperti hari raya dan lain - lain. Selain tingginya permintaan masyarakat, gagal panen dan pasokan beras yang sedikit juga memicu tingginya harga beras.

Operasi Pasar Bulog

Oleh Karenanya Kementerian Perdagangan Menginstruksikan Bulog untuk segera melakukan operasi pasar. Pengadaan Bulog untuk kebutuhan beras pada tahun 2018 ini telah menyentuh angka sebesar 2,95 juta ton yang berasal dari dalam negeri sebesar 1,47 juta ton dan hasil impor sebanyak 1,48 juta ton. Untuk diketahui, sampai tanggal 8 November 2018 Bulog telah melakukan kegiatan operasi pasar sebanyak 405 ribu ton. 

Dengan adanya operasi pasar Bulog, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, pasokan beras aman, dan harga tetap stabil. Jika tidak dilakukan operasi pasar bisa jadi harga beras melambung tinggi dan menjadi langka.